Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)

  • 07 April 2020
  • Dibaca: 162 Pengunjung
Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)
Presiden Joko Widodo telah menetapkan status kedaruratan kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Bukan lockdown, namun pemerintah akhirnya mengambil opsi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan. Dengan merujuk pada Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
 
Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat kita analisis beberapa hal sebagai berikut: 
 
1. Maksud dan Tujian PSBB
PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran covid-19. 
 
2. PSBB di Daerah 
Dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, pemerintah daerah dapat melakukan PSBB atau pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten/ kota tertentu.
 
3. Dasar Pertimbangan
PSBB harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 
 
4. Kriteria PSBB
  • Jumlah kasus. Jumlah kasus danlatau jumlah kematian akibat penyakit meningkat dan menyebar secara signifikan dan cepat ke beberapa wilayah.
  • Kaitan epidemiologis. Terdapat kaitan epidemiologis dengan kejadian serupa di wilayah atau negara lain.
5. PSBB Meliputi
  • Peliburan sekolah dan tempat kerja. Peliburan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
  • Pembatasan kegiatan keagamaan. Pembatasan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk.
  • Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Pembatasan dilakukan dengan tetap memerhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
6. Tahapan Usul PSBB
  • Diusulkan. Diusulkan oleh gubernur/bupati/wali kota kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
  • Minta pertimbangan. Menteri menetapkan PSBB dengan memerhatikan pertimbangan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan coronavirus disease 2019 (covid- 19).
  • Dapat mengusulkan. Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dapat mengusulkan kepada menteri untuk menetapkan PSBB di wilayah tertentu.
  • Kewajiban kepala daerah. Apabila disetujui, kepala daerah di wilayah tertentu wajib melaksanakan PSBB.

001/KIM/BKS

  • 07 April 2020
  • Dibaca: 162 Pengunjung

Artikel Lainnya

Cari Artikel