Kesiapsiagaan Desa Di Seluruh Indonesia Menghadapi Pandemi COVID-19

  • 02 April 2020
  • Dibaca: 496 Pengunjung
Kesiapsiagaan Desa Di Seluruh Indonesia Menghadapi Pandemi COVID-19

Berdasarkan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang  Desa,  bahwa  Desa  atau yang  disebut  dengan  nama  lain  adalah  kesatuan  masyarakat  hukum  yang  memiliki batas  wilayah  yang  berwenang  untuk  mengatur  dan  mengurus  urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat  setempat  berdasarkan  prakarsa  masyarakat,  hak  asal  usul, dan/atau  hak  tradisional  yang  diakui  dan  dihormati  dalam  sistem  pemerintahan  Negara  Kesatuan  Republik  Indonesia. Pemerintahan  Desa  merupakan  bagian  dari  sub  sistem  Pemerintahan  Daerah  yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 di  daerah  selain  menjadi  tanggung  jawab  kepala  daerah,  seharusnya  kepala  desa mengambil  peran  dan  tanggung  jawab  yang  sama  dalam  hal  menghadapi  COVID-19 di  lingkup  wilayahnya.

Pemerintahan  Desa  merupakan  bagian  dari  sub  sistem  Pemerintahan  Daerah  yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dalam hal menghadapi pandemi COVID-19 di  daerah  selain  menjadi  tanggung  jawab  kepala  daerah,  seharusnya  kepala  desa mengambil  peran  dan  tanggung  jawab  yang  sama  dalam  hal  menghadapi  COVID-19 di  lingkup  wilayahnya.

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dirjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah  Tertinggal, dan  Transmigrasi,  Taufik Madjid meminta penggunaan dana desa diprioritaskan untuk penanganan dan pencegahan virus corona.  Taufik mengatakan, lewat Permen Desa PDDT  Nomor 11  Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa  Tahun 2020, dinyatakan dana desa dapat dipakai untuk langkah pencegahan di bidang pelayanan sosial, khususnya dalam layanan kesehatan masyarakat. “Artinya bahwa Permendesa memberikan peluang kepada desa agar dapat memberikan dana desa menjaga, mencegah berbagai macam aspek, khususnya saat ini meluasnya Virus Corona,” kata  Taufik di kantor BNPB, Jakarta. Ia meminta agar pemerintah di desa merujuk instruksi Gugus  Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 dalam melakukan upaya penanganan dan pencegahan”

Sebagaimana  Pasal  5  Permen  Desa  PDDT  Nomor  11  Tahun  2019  tentang  Prioritas Penggunaan  Dana  Desa  Tahun  2020  adalah  bidang  Pembangunan  Desa  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa,  meliputi:

a.  Peningkatan kualitas hidup;

b.  Peningkatan kesejahteraan;

c.  Penanggulangan kemiskinan; dan

d.  Peningkatan pelayanan publik.

Kegiatan  peningkatan  pelayanan  publik  diutamakan  untuk  membiayai  pelaksanaan program  bidang  kesehatan,  pendidikan  dan  sosial,  sedangkan  peningkatan  kualitas hidup  masyarakat  desa  diutamakan  untuk  membiayai  pelaksanaan  program  dan  kegiatan  di  bidang  pelayanan  sosial  dasar  yang  berdampak  langsung  pada  meningkatnya  kualitas  hidup  masyarakat  seperti  pengadaan,  pembangunan,  pengembangan, serta  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  lingkungan  alam  untuk: 

1)  kesiapsiagaan menghadapi  bencana  alam; 

2)  penanganan  bencana  alam;

Desa-desa  dapat  melakukan  penyesuaian  program  penanganan  dan  pencegahan COVID-19  sesuai  dengan  situasi  yang  terjadi.  Bagi  desa-desa  yang  terdampak,  antisipasi  protokolnya  pemerintah  desa  harus  berpedoman  instruksi  pelaksanan  Gugus  Tugas  Penanganan  COVID-19.  Salah  satu  program  yang  harus  diprioritaskan  desa-desa dalam  menghadapi  wabah  Virus  Corona  adalah  Program  Padat  Karya  Tunai  di  Desa (PKTD)  untuk  membantu  masyarakat  prasejahtera  atau  yang  menganggur,  bertahan dalam  pelambatan  ekonomi  yang  sangat  mungkin  terjadi  dalam  situasi  ini.    Langkah lainnya  diantaranya  adalah  penerapan  social  distancing  oleh  masyarakat  desa  dan gaya  hidup  sehat. Kesiapsiagaan Rukun Warga (RW) dalam Menghadapi Pandemi Covid -19 Rukun  Warga  merupakan  lembaga  kemasyarakatan  pada  tingkat  Desa  dan  Kelurahan,  dimana  perannya  meliputi:

a.  Melakukan pemberdayaan masyarakat;

b.  Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan

c.  Meningkatkan pelayanan masyarakat.

Sumber: Data Kemendagri

001/KIM/BKS

  • 02 April 2020
  • Dibaca: 496 Pengunjung

Artikel Lainnya

Cari Artikel